Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Sejarah Keistimewaan Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) adalah provinsi tertua ke dua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini termasuk memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum akan kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan termasuk Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY. Oleh Jepang ini disebut dengan Koti/Kooti.

Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

ravensnfljerseyshop.com – Di Jakarta pada 19 Agustus 1945 terjadi percakapan nyata-nyata dalam sidang PPKI membicarakan kedudukan Kooti. Dalam sidang itu Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta pada pemerintah pusat agar Kooti dijadikan 100% otonom. Kemudian kedudukan Kooti ditetapkan status quo hingga dengan mgslotonline terbentuknya Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah. Pada hari itu termasuk Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi ke dua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Piagam selanjutnya baru diserahkan pada 6 September 1945 setelah sikap formal dari para penguasa monarki dikeluarkan.

Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Setelah mengerti sikap rakyat Yogyakarta pada Proklamasi, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 . Isi dekrit selanjutnya adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang mirip termasuk dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.

Wilayah DIY (D.I. Kasultanan dan D.I Paku Alaman) beserta Kab/Kota dalam lingkungannya pada 1945 adalah pada saat berintegrasi wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta meliputi:

Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,
Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat,
Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,
Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,
Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.

Sedang wilayah kekuasaan Kadipten Paku Alaman meliputi:

Kabupaten Kota Paku Alaman dengan bupatinya KRT Brotodiningrat,
Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang.

Kabupaten-kabupaten selanjutnya tidak memiliki otonomi melainkan cuma wilayah administratif. Bupati-bupati yang mengepalai tiap-tiap kabupatennya disebut dengan Bupati Pamong Praja. Mereka termasuk mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan Abdi Dalem Keprajan. Birokrasi kerajaan inilah yang bakal menjadi tulang punggung utama Kabupaten dan Kota di DIY hingga th. 1950.

Untuk merumuskan susunan dan kedudukan area Yogyakarta, BP KNID termasuk menyelenggarakan sidang maraton untuk merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta hingga awal 1946. RUU ini tidak kunjung selesai gara-gara perbedaan yang tajam pada BP KNID, yang meminta Yogyakarta menjadi area biasa layaknya area lain, dengan ke dua penguasa monarki, yang meminta Yogyakarta menjadi area istimewa. Akhirnya RUU yang terdiri dari 10 Bab selanjutnya mampu diselesaikan.

Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII dengan persetujuan BP DPR DIY (Dewan Daerah) pada 18 Mei 1946 mengeluarkan Maklumat No. 18 yang mengatur kekuasaan legeslatif dan eksekutif . Maklumat ini adalah realisasi dari keputusan sidang KNI Daerah Yogyakarta pada 24 April 1946. Setelah menyetujui rancangan maklumat itu, KNID membubarkan diri dan digantikan oleh Dewan Daerah yang dibentuk berdasarkan rancangan maklumat. Dalam sidangnya yang pertama DPR DIY mengesahkan rancangan maklumat No 18 yang di awalnya telah disetujui dalam sidang KNI Daerah Yogyakarta tersebut. Dalam maklumat ini secara formal nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah Daerah Istimewa.

Setelah pernyataan kedaulatan sebagai hasil KMB, Indonesia memasuki babakan histori yang baru. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta sejak 1946, semata-mata sebuah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkedudukan di Jakarta hingga 17 Agustus1950. Secara formal dibentuk dengan UU No. 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950. Kedua UU selanjutnya diberlakukan merasa 15 Agustus1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950. UU 3/1950 mengenai Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat (hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi). UU selanjutnya cuma mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah bagian DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. UU 19/1950 sendiri adalah perubahan dari UU 3/1950 yang berisi menambahkan kewenangan bagi DIY. Status keunggulan Yogyakarta tidak diatur kembali dalam UU pembentukan gara-gara telah diatur dalam UU 22/1948. Dalam UU 3/1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Popinsi bukan sebuah Propinsi. Walaupun nomenklaturnya mirip, tetapi saat itu punya kandungan konsekuensi hukum dan politik yang sangat tidak sama terutama dalam perihal kepala area dan wakil kepala daerahnya. Walau begitu DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional. Kemudian pada th. 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam histori Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk menentukan bagian legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten.

Perubahan yang memadai penting, pasca UU 3/1950 adalah perubahan wilayah. Wilayah birokrasi eksekutif yang menjadi DIY adalah wilayah Negara Gung yang dibagi 3 kabupaten yakni Kota, Kulonprogo dan Kori dan lantas menjadi 4 kabupaten 1 kota layaknya yang sekarang.

Pengaturan keunggulan DIY dan pemerintahannya seterusnya diatur dengan UU No 1/1957 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini diterbitkan untuk melakukan keputusan dalam pasal 131-133 UUDS 1950. Pengaturan Daerah Istimewa terkandung baik dalam diktum maupun penjelasannya.

Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta mampu diamati dalam kontrak politik pada Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Subtansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga perihal :

Istimewa dalam perihal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 & Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu area dalam teritoir Negara Indonesia serta bukti – bukti authentik/fakta histori dalam sistem perjuangan kemerdekaan, baik sebelum akan maupun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;
Istimewa dalam perihal Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Pakualaman menjadi satu area setingkat provinsi yang berwujud kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 & UU No.3/1950);
Istimewa dalam perihal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang membuktikan Sultan & Adipati yang bertahta senantiasa dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yang bertahta cocok dengan angka rangkaian bertahtanya.

Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top